Komisi VII DPR Mendorong BSN Tingkatkan Pengawasan SNI demi Tahan Laju Impor Ilegal
Komisi VII DPR RI mendesak Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memperketat pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai langkah strategis dalam menghadang masuknya produk impor ilegal ke Indonesia. Penguatan pengawasan SNI dinilai penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri dari serbuan barang berkualitas rendah.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa keberadaan produk ilegal dengan kualitas rendah berpotensi merusak harga pasar dan melemahkan industri nasional. Menurutnya, penguatan SNI akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan daya saing produk dalam negeri.
“Ini kan masalahnya SNI, in the end ini kan daya saing yang kita bicarakan,” ujar Evita dalam rapat kerja bersama BSN di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
BSN Diminta Tingkatkan Sosialisasi Manfaat SNI
Evita juga menyoroti pentingnya edukasi publik terkait peran akreditasi dan sertifikasi dalam menjamin keamanan serta kualitas produk. Ia meminta BSN memaksimalkan media sosial sebagai sarana sosialisasi yang efisien dan hemat anggaran.
“Manfaatkan media sosial sekarang, Pak. Anggaran kan nggak punya untuk sosialisasi langsung, manfaatkan medsos, bikin konten menarik. Yang muda-muda di BSN suruh bikin konten-konten menarik,” tegasnya.
Perlu Penyelarasan SNI Wajib dan Skema Akreditasi
Selain sosialisasi, DPR meminta BSN menyelaraskan SNI Wajib dengan skema akreditasi untuk mencegah duplikasi audit dan biaya ganda yang membebani industri. Penyelarasan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Evita juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) guna memastikan proses akreditasi berjalan sesuai standar. Ia mendorong pemberian sanksi tegas kepada LPK ilegal yang beroperasi tanpa legalitas.
Dorongan Penguatan Regulasi dan Penataan Kelembagaan
Komisi VII meminta BSN menyampaikan rekomendasi tertulis terkait berbagai persoalan penerapan SNI, termasuk tumpang tindih aturan dan pengaruh regulasi standar dari negara lain yang berdampak pada industri nasional.
Dalam kesimpulan rapat, Evita juga menuturkan bahwa Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menetapkan Kepala BSN secara definitif guna memperkuat arah kebijakan standardisasi nasional.
Sumber AntaraNews.com
