DPR: Tingkatkan Porsi Dana Bagi Hasil Migas Bagi Daerah Penghasil
Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menegaskan pentingnya peningkatan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) migas bagi daerah penghasil untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional. Menurutnya, penguatan DBH migas akan memberikan multiplier effect yang besar bagi ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan belanja produktif, penguatan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja.
Alfons menilai, peningkatan DBH migas sangat krusial bagi daerah penghasil dalam menghadapi transisi energi dan diversifikasi ekonomi pasca-sumber daya alam. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak melakukan pemotongan terhadap DBH migas.
“Kalau kita ingin transisi energi yang adil dan pembangunan yang inklusif, daerah penghasil tidak boleh ditinggalkan. DBH migas harus menjadi instrumen utama untuk memperkecil kesenjangan, bukan malah dikurangi,” ujar Alfons dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa kontribusi daerah penghasil migas terhadap ketahanan energi dan penerimaan negara sangat signifikan. Namun kenyataannya, banyak wilayah penghasil migas masih menghadapi ketertinggalan pembangunan dasar, mulai dari jalan, listrik, air bersih, hingga layanan sosial.
Alfons mencontohkan sejumlah daerah seperti Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Riau yang masih memiliki kantong kemiskinan di sekitar area operasi migas. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi skala besar belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
“Di banyak daerah penghasil migas, kita masih menemukan akses jalan terbatas, desa yang belum teraliri listrik secara andal, dan layanan dasar yang belum memadai, padahal aktivitas migas berlangsung di sana,” kata Alfons.
Ia menegaskan bahwa DBH migas memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan operasi migas.
Alfons mengingatkan bahwa pemotongan DBH berpotensi memperlambat percepatan pembangunan di daerah-daerah penghasil migas. Karena itu, ia mendorong agar porsi DBH migas tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal nasional.
Menurutnya, peningkatan DBH migas akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.
Sumber Antaranews
