IKN Buka Peluang Kerja Sama Pengelolaan Gedung dan Infrastruktur Tahun 2026
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar Market Sounding Pengelolaan Aset 2026 di Balikpapan sebagai langkah awal memetakan minat, kapasitas, dan kesiapan pelaku usaha untuk terlibat dalam pengelolaan fasilitas dan infrastruktur di IKN. Forum ini juga menjadi ruang penyamaan persepsi mengenai cakupan layanan yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan mendatang.
Acara dihadiri beragam asosiasi dan pelaku usaha, termasuk ASPEKNAS, KADIN, HIPMI Kaltim, REI Kaltim, dan HIPPI Indonesia. Mereka merupakan kandidat penyedia jasa untuk pengelolaan fasilitas dan aset yang akan beroperasi di kawasan IKN.
1. Pengelolaan Ditarget Mulai Awal 2026
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menegaskan bahwa pengelolaan gedung dan infrastruktur harus berjalan tanpa jeda. Karena itu, percepatan proses pengadaan menjadi prioritas agar layanan pengelolaan dapat dimulai tepat pada awal 2026.
“Kami berharap bisa mulai pengadaan sehingga nanti pelaksanaannya bisa pada awal tahun. Mungkin harapannya pada bulan pertama di awal tahun depan,” ujarnya.
2. Penyedia Diminta Pahami Kebutuhan Lapangan
Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana, mengungkapkan bahwa jumlah aset yang dikelola pada 2026 akan meningkat signifikan. Cakupannya meliputi hunian, gedung pemerintahan, ruang publik, hingga infrastruktur penunjang kawasan.
Dalam sesi market sounding, Otorita IKN memaparkan peta kebutuhan layanan sebagai dasar bagi pelaku usaha yang akan mengikuti pengadaan.
Daftar Aset yang Akan Dikelola pada 2026:
- Hunian Pekerja Konstruksi
- Hunian Vertikal ASN
- Rumah Tapak Jabatan Menteri
- Gedung Kementerian Koordinator
- Bangunan Gedung Negara
- Ruang terbuka hijau
- Pengelolaan sampah domestik terpadu
- Embung dan kolam retensi
- Sistem air minum
- Jaringan jalan terbangun di KIPP
- Transportasi bus perkotaan IKN
- Pengelolaan tenant
- Infrastruktur lain yang rampung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
Viby menegaskan bahwa setiap area di IKN memiliki karakter teknis berbeda sehingga penyedia jasa diminta melakukan pengecekan langsung di lapangan sebelum menyusun penawaran.
“Dengan masuknya perusahaan-perusahaan hebat, level of services kita harus world class city yang mengedepankan konsep smart city, sponge city, dan forest city,” tegasnya.
3. 70 Persen Tenaga Kerja dari Warga Lokal
Otorita IKN juga memastikan pemberdayaan masyarakat lokal tetap menjadi prioritas. Pada 2025, sekitar 70 persen tenaga kerja operasional dan pemeliharaan berasal dari warga lokal, termasuk melalui Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku.
Dalam forum tersebut, dibahas tiga agenda utama:
- Rencana pengelolaan aset gedung dan infrastruktur 2026
- Metode pengadaan barang/jasa, termasuk mini competition melalui e-katalog
- Persyaratan kompetensi serta kualifikasi penyedia jasa untuk mengikuti proses lelang
Market sounding ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam membangun IKN sebagai kota berstandar dunia.
Sumber IDNtimes.com
