Ketum PDIP Megawati : Kritik Pemerintah Pakai Data Bukan Konfrontasi Kosong
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kadernya posisi PDIP sebagai penyeimbang. Mengawasi pemerintahan. Namun, sikap kritis terhadap penguasa harus dilakukan berbasis data dan fakta.
Jangan hanya emosi sesaat dan konfrontasi kosong. “Menghadapi kekuasaan, perjuangan Partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,” kata Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1).
Presiden ke-5 RI ini menambahkan, garis perjuangan partai adalah perjuangan gagasan, kekuatan moral, serta keberpihakan kebijakan pada Rakyat Marhaen. Sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan berkewajiban memastikan kebijakan negara tidak menjauh dari kepentingan rakyat kecil dan keadilan sosial.
“Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata Rakyat, dan nilai ideologis, bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah Partai menjaga martabat politiknya,” pesan Megawati.
Megawati Tegaskan Pemerintah Bukan Musuh
Megawati menekan, dalam sistem demokrasi, pemerintahan bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah.
Dia pun mendorong, agar diskursus politik nasional digeser, tidak hanya terpaku pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berbicara tentang keadilan sosial, kedaulatan pangan dan energi, keadilan ekologis, serta kualitas demokrasi.
Megawati Minta Perjuangan Partai Secara Menyeluruh
“PDI Perjuangan harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, terutama ketika negara tampak kuat secara institusi namun lemah dalam memberikan rasa keadilan,” pesan ibu dari Puan Maharani ini.
Oleh karena itu, lanjut Megawati, perjuangan partai harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari fungsi legislasi di parlemen hingga politik akar rumput yang emansipatoris.
“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik Rakyat,” tegasnya.
sumber merdeka
