Percepat Swasembada 2026, Anggaran Pangan Naik 31,7%

Pemerintah menaikkan anggaran ketahanan pangan pada 2026 sebesar 31,7 persen menjadi Rp210,4 triliun, dari outlook 2025 yang mencapai Rp159,7 triliun. Kenaikan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung target swasembada.

Peningkatan anggaran tersebut menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga kemandirian pangan di tengah tantangan global.

“Tahun 2026 kita ingin tetap mempertahankan untuk dapat mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan,” ujar Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kemenkeu, Tri Budhianto, di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Tiga Pilar Utama Anggaran Ketahanan Pangan 2026

Anggaran 2026 disusun berdasarkan tiga pilar: penguatan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan produksi, serta penguatan konsumsi.

1. Penguatan distribusi dan cadangan pangan
   Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp27,8 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan lima pelabuhan perikanan terluar berwawasan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta penguatan cadangan pangan melalui Bulog yang menargetkan penyediaan 3 juta ton.
2. Peningkatan produksi
   Pilar ini menjadi yang terbesar, dengan anggaran sekitar Rp162,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton, pengembangan lumbung pangan, dan program lain yang mendukung peningkatan kapasitas produksi pertanian.
3. Penguatan konsumsi
   Sebesar Rp6,2 triliun disiapkan untuk menjaga akses dan keterjangkauan pangan. Program yang masuk dalam pilar ini meliputi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Gerakan Pangan Murah.

Komitmen Pemerintah Memperkuat Swasembada

Tri menegaskan bahwa anggaran ketahanan pangan diperkirakan tetap menjadi prioritas pada tahun-tahun mendatang. Anggaran yang semakin besar mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada, termasuk melalui program hilirisasi pangan oleh Kementerian Pertanian.

Menurutnya, pengembangan sektor pangan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, agar ekosistem produksi semakin kuat.

Dampak terhadap Kesejahteraan Petani

Peningkatan anggaran juga dinilai memberi dampak positif bagi petani. Hal ini terlihat dari nilai tukar petani (NTP) yang terus menguat sejak 2019. NTP yang sebelumnya hanya sedikit di atas 100, naik hingga berada di kisaran 120-an pada 2024, dan kembali meningkat pada November 2025.

NTP di atas 100 menunjukkan kondisi surplus, di mana pendapatan petani lebih besar daripada biaya produksinya. Sebaliknya, angka di bawah 100 menggambarkan kondisi defisit.

Tri menekankan bahwa tren positif ini harus terus dipertahankan. Salah satu tantangan utama adalah penyusutan lahan pertanian yang dapat mengurangi kapasitas produksi dan membuat petani semakin bergantung pada konsumsi.

Karena itu, pemerintah berupaya memastikan daya produksi tetap terjaga agar kesejahteraan petani terus membaik.

Sumber AntaraNews.com