Pilkada Lewat DPRD, PPP: Mendengar dan Merangkul Suara Rakyat
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono merespons wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mendorong agar Pilkada digelar melalui DPRD.
Mardiono mengatakan kebijakan politik harus melihat realitas di masyarakat. Saat ini, kata Mardiono, PPP masih mendengarkan suara masyarakat terkait sistem Pilkada.
“Setiap kebijakan politik itu kan, kita memang harus juga mengacu kepada realitas bagaimana suara rakyat. Oleh karena itu PPP sekarang masih selalu mendengarkan, merangkul bagaimana suara rakyat,” ujarnya usai membuka Muswil PPP Sulsel di Hotel Claro Makassar, Senin (22/12).
Bahas Pilgub
Meski demikian, Mardiono tak menampik pembahasan Pilkada melalui DPRD sudah bergulir. Mardiono juga mengaku PPP masih membahas soal Pemilihan Gubernur (Pilgub).
“Karena provinsi itu kan menjadi keterwakilan dari pemerintah pusat. Nah, itu mungkin sedang kita bahas apakah daerah provinsi itu nanti juga dipilih oleh DPRD Provinsi atau ya mungkin itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat sebagai keterwakilan untuk di daerah provinsi,” tuturnya.
Mardiono juga tak menampik sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik baik di parlemen maupun non-parlemen. Komunikasi tersebut untuk membahas terkait sistem Pemilu ke depan.
“Kita terus melakukan koordinasi bersama untuk merumuskan bagaimana pelaksanaan pemilu ke depan itu dalam menghasilkan sebuah hasil demokrasi yang terbaik. Kita mencatat dari perjalanan yang lalu tentu ada kekurangan, ya tentu itu nanti kita perbaiki,” ucapnya.
Target PPP Kembali Raih Kursi di DPR RI
Sementara itu, Mardiono juga menargetkan pengurus tingkat provinsi PPP untuk rampung melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) 6 Januari 2026. Hal tersebut demi janji Mardiono agar PPP bisa mendapatkan kursi di DPR pada Pemilu 2029.
Mardiono mengaku memikul tanggung jawab besar dari kader PPP usai kembali memimpin partai berlambang Kabah tersebut. Untuk menjawab tanggungjawab dan mandat tersebut, Mardiono berjanji akan membawa PPP kembali mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2029.
“Mudah-mudahan dengan dukungan penuh yang diberikan, khususnya dari Sulsel, saya akan bisa membawa PPP kembali nanti ke parlemen pada tahun 2029,” ujarnya.
Mardiono berharap seluruh kader PPP, khususnya di Sulsel untuk semangat dan bekerja keras. Untuk itu, kata Mardiono, ajang Muswil menjadi momen konsolidasi kepengurusan di setiap provinsi.
“Muswil di Makassar merupakan yang perdana untuk kepengurusan periode tahun lalu di masa Plt (Pelaksana tugas) saya. Karena, 3 bulan yang akan datang, bahkan ada yang 2 bulan yang akan datang, seluruh kepengurusan itu masa khidmatnya sudah selesai,” kata dia.
Targetkan Pengurus Baru DPW dan DPC Terbentuk Januari 2026
Mardiono menargetkan kepengurusan baru tingkat DPW dan DPC bisa terbentuk Januari 2026. Meski demikian, Mardiono mempertimbangkan untuk daerah bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Insyaallah, karena dikecualikan daerah bencana mungkin masih kami pertimbangkan. Tetapi khusus yang bukan daerah bencana, akan kita selesaikan nanti sesuai dengan jadwal di tanggal 6 Januari atau ya nanti setidaknya itu pada akhir bulan Januari kita sudah selesai,” kata dia.
Mardiono menambahkan saat ini PPP sedang mengejar partai lain yang sudah lebih melakukan konsolidasi politik untuk menghadapi Pemilu 2029. Mardiono menyebut memiliki waktu 3 tahun untuk merapikan kepengurusan PPP.
“Memang agenda-agenda politik nasional, di mana pemilu untuk tahun 2029 ini waktunya tinggal 3 tahun lagi. Sehingga kita diperlukan adanya kepengurusan yang lengkap sampai ke tingkat minimal yaitu di tingkat kecamatan,” tegasnya.
Berharap Lolos Verifikasi parpol
Diharapkan dengan rampungnya kepengurusan hingga tingkat cabang, PPP bisa melalui lolos verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2029.
Oleh karena itu dengan Muswil ini nanti akan melahirkan selanjutnya melalui muscab, dan setelah muscab nanti akan musyawarah di tingkat kecamatan agar menghasilkan keterwakilan-keterwakilan yang akan diperuntukkan untuk memenuhi verifikasi pada pemilu tahun 2019 sebagai Partai Pesatuan Pembangunan sebagai peserta pemilu.
“Oleh karena itu, agenda 3 tahun ini, jadi penekanan saya kepada kader-kader PPP, sukseskan Muswil seluruh Indonesia dengan baik. Jangan ada konflik,” ucapnya.
Sumber merdekacom
