Presiden Prabowo Instruksikan Pengembangan Bioskop Daerah demi Pemerataan Akses Film Nasional

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk segera menyiapkan skema bisnis pengembangan bioskop daerah di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses pasar film nasional yang selama ini masih terbatas akibat minimnya infrastruktur layar bioskop.

Arahan tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat menghadiri Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market 2025 di Jogja Expo Center, Bantul, DIY, Sabtu. Riefky menegaskan bahwa koordinasi intensif antara Kemenekraf dan Danantara menjadi langkah penting untuk merumuskan model bisnis yang efektif dan berkelanjutan.

Tantangan Akses Film Nasional Masih Tinggi

Menurut Teuku Riefky, instruksi Presiden Prabowo berangkat dari rapat terbatas tiga pekan sebelumnya, ketika Kemenekraf memaparkan capaian satu tahun pertama. Dalam rapat itu, Riefky menyampaikan bahwa akses film nasional masih terhambat oleh keterbatasan jumlah layar bioskop di berbagai daerah.

“Rasionya masih rendah sekali dari kebutuhan layar kita, sehingga banyak sekali film yang sudah diproduksi kemudian tidak bisa masuk ke layar-layar lebar,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat banyak film berkualitas tidak mampu menjangkau penonton luas, sehingga menghambat pertumbuhan industri perfilman nasional. Presiden Prabowo menilai pembangunan bioskop daerah akan menjadi solusi mendasar untuk memperluas jangkauan industri film sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Bioskop Daerah Dinilai Bawa Manfaat Ekonomi dan Sosial

Presiden Prabowo melihat bahwa keberadaan bioskop di daerah dapat memberikan dampak ekonomi signifikan sekaligus menjadi kebanggaan lokal. Warga di kabupaten/kota akan memiliki akses lebih mudah terhadap film nasional, sementara pelaku industri kreatif bisa mendapatkan pasar yang lebih luas.

Selain menjadi pusat hiburan, bioskop juga berpotensi berkembang sebagai ruang kebudayaan, tempat komunitas film lokal dapat berkarya dan berkembang.

Butuh Dukungan Pemerintah dan Insentif Investor

Teuku Riefky menegaskan bahwa pengembangan bioskop daerah memiliki peluang ekonomi yang besar, namun membutuhkan keberpihakan pemerintah melalui berbagai bentuk insentif.

“Peluangnya ada, tetapi pasti perlu keberpihakan dari pemerintah juga, apakah itu insentif, apakah itu kemudahan-kemudahan lainnya,” kata Riefky.

Dukungan regulasi dan insentif diyakini akan menarik investor serta pelaku industri untuk terlibat dalam pembangunan bioskop di luar kota-kota besar. Dengan demikian, ekosistem perfilman dapat tumbuh lebih merata di seluruh Indonesia.

Kemenekraf dan Danantara Susun Skema Bisnis Bioskop Daerah

Saat ini, Kemenekraf bersama Danantara sedang menyusun pola dan skema bisnis yang akan menjadi dasar pembangunan bioskop di daerah. Proses ini masih dalam tahap awal dan memerlukan waktu karena melibatkan diskusi mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Pola seperti apa, masih disusun, butuh waktu itu. Kami Kementerian Ekraf dengan Danantara diminta Presiden untuk membicarakan dan mendiskusikan mengenai ini,” jelas Riefky.

Menteri Ekraf juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan bioskop dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

“Terbuka untuk semua pihak, tetapi kita kasih waktu dulu untuk kita coba susun bersama dengan Danantara,” tambahnya.

Dengan skema bisnis yang terstruktur dan dukungan pemerintah, program pengembangan bioskop daerah diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap film nasional sekaligus memperkuat industri kreatif di seluruh penjuru Indonesia.

Sumber AntaraNews.com