Menteri Tito : Kepala Daerah Aceh Percepat Pengumpulan Data Untuk Hunian
ACEH TAMIANG – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah di Aceh untuk mempercepat pengumpulan dan penyampaian data rumah terdampak bencana. Data tersebut menjadi dasar utama penyaluran bantuan hunian dan pemulihan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri terkait, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, Kamis (1/1/2026).
“Yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat, padahal pemerintah menunggu data itu,” kata Tito.
Tito menegaskan, data menjadi kunci utama dalam penanganan hunian pascabencana. Data tersebut mencakup klasifikasi kerusakan rumah, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
Berdasarkan data pemerintah per 27 Desember, tercatat 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
Namun, data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan jumlah rumah terdampak meningkat menjadi sekitar 213.000 unit, seiring kondisi lapangan yang masih dinamis.
Untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang, pemerintah menyalurkan bantuan biaya melalui BNPB. Besaran bantuan masing-masing Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.
Selain itu, data tersebut juga digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan tambahan. Bantuan itu berupa Rp3 juta untuk pengadaan isi rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Sementara itu, bagi rumah rusak berat dan rumah yang hilang, pemerintah menyiapkan skema penggantian hunian. Skema tersebut meliputi penyediaan hunian sementara serta dana tunggu hunian (DTH).
Tito menegaskan, seluruh bantuan tersebut sangat bergantung pada kelengkapan data dari daerah.
“Tapi semuanya adalah data. Uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” ujarnya.
Menurut Tito, proses pengumpulan data di Sumatera Barat dan Sumatera Utara berjalan relatif cepat. Sementara itu, dari Aceh masih diperlukan percepatan.
Ia menjelaskan, sumber awal data berada di tingkat kabupaten dan kota. Dalam kondisi tertentu, seperti hilangnya dokumen kependudukan akibat bencana, pemerintah menerapkan mekanisme percepatan.
Dalam skema tersebut, kepala kampung diminta mendata rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Data itu kemudian diverifikasi oleh bupati, dengan pendampingan Kapolres dan Kajari setempat.
“Kepala kampung membuat daftar, lalu diserahkan ke bupati. Setelah itu dikroscek dan ditandatangani bersama Kapolres dan Kajari,” jelas Tito.
Tito menambahkan, pengumpulan data tidak harus menunggu lengkap seluruhnya. Data dapat dikirim secara bertahap ke BNPB agar bantuan bisa segera disalurkan.
Ia mencontohkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang dinilai berhasil mempercepat penyaluran bantuan berkat data yang cepat dan akurat. Dampaknya, jumlah pengungsi turun drastis dari 21 ribu orang menjadi sekitar 4 ribu orang.
“Kalau yang rusak ringan dan sedang ini segera dibantu, sekitar 60 persen pengungsi bisa kembali,” kata Tito.
Menutup pernyataannya, Tito kembali meminta pemerintah daerah di Aceh untuk segera menyelesaikan pendataan.
“Saya mohon kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, dan para bupati di 18 kabupaten terdampak agar secepat mungkin menyelesaikan data. Data ini sangat penting agar bantuan bisa segera dieksekusi,” pungkasnya.
sumber antaranews
