Jasa Raharja dan Tim Pembina Samsat Gelar Sosialisasi Program Sengkuyung Berbasis Kewilayahan di Kecamatan Jatisrono
Wonogiri – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Petugas Jasa Raharja Samsat Purwantoro Bonny C. Edward bersama Kepala Seksi PKB Samsat Wonogiri, Hartini, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Sengkuyung Berbasis Kewilayahan dan Door to Door (DTD) Samsat di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, pada Rabu (5/8/2026). Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh petugas pelaksana, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sengkuyung dalam mendukung penyelesaian tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara lebih terarah dan berbasis wilayah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Person in Charge (PIC) Kecamatan, perwakilan pemerintah desa, serta petugas lapangan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Sengkuyung Berbasis Kewilayahan. Acara dibuka secara resmi oleh Camat Jatisrono, Danang Sugiyatmoko, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi program sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Tim Pembina Samsat, dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Camat Jatisrono mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Jasa Raharja, Tim Pembina Samsat, dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh PIC kecamatan, PIC desa, serta petugas lapangan untuk berperan aktif dalam menyukseskan Program Sengkuyung Berbasis Kewilayahan melalui pendataan yang akurat, penyampaian informasi yang persuasif kepada masyarakat, serta koordinasi yang berkesinambungan di tingkat desa.
Pada kesempatan tersebut, Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat memberikan penyegaran mengenai mekanisme pelaksanaan Program Sengkuyung Berbasis Kewilayahan dan Door to Door (DTD) Samsat, mulai dari prosedur pendataan kendaraan bermotor, validasi data wajib pajak, teknik pelaporan hasil kegiatan, hingga strategi komunikasi yang efektif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar PKB tepat waktu. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pemanfaatan data kewilayahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan agar program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal.
Selain penyampaian materi, forum ini dimanfaatkan sebagai sarana monitoring, diskusi, dan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program di lapangan. Berbagai isu yang mengemuka, seperti proses validasi data kendaraan, pencocokan identitas wajib pajak, hingga hambatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, dibahas secara terbuka. Masukan dari para petugas lapangan menjadi bahan evaluasi bersama guna menyempurnakan pelaksanaan Program Sengkuyung sehingga semakin efektif, efisien, dan mampu menjangkau seluruh potensi wajib pajak di wilayah Kabupaten Wonogiri.
Dalam kegiatan tersebut, Jasa Raharja juga menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan bersamaan dengan pengesahan STNK setiap tahun. Dijelaskan bahwa dana SWDKLLJ merupakan bentuk perlindungan dasar yang dikelola oleh Jasa Raharja untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan SWDKLLJ tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap perlindungan bagi sesama pengguna jalan apabila terjadi risiko kecelakaan lalu lintas.
Melalui sinergi yang kuat antara Jasa Raharja, Tim Pembina Samsat, Pemerintah Kecamatan Jatisrono, pemerintah desa, serta seluruh petugas lapangan, diharapkan Program Sengkuyung Berbasis Kewilayahan dan Door to Door Samsat dapat berjalan semakin optimal. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, mempercepat penyelesaian tunggakan pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
